TANDINGAN ALLOH SWT ITU BERNAMA DEMOKRASI

Oleh -
Orang Orang Yahudi & Nasrani telah menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan tuhan selain Allah.
(QS. At Taubah : 31)

Terkait ayat ini, ada sebuah peristiwa menarik tatkala Rasulullah membacakan ayat ini, kebetulan datanglah adi ibn hatim kepada beliau yang hendak masuk Islam.

Saat adi ibnu hatim (saat itu masih beragama nasrani) mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata :
" Wahai Rasulullah, kami (orang nasrani) tidak pernah menyembah para pendeta kami"
Akan tetapi Rasulullah membantah pernyataan Adi ibnu hatim tersebut :
" Bukankah para pendeta kalian, biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, dan kalianpun mentaatinya ? "
Adi menjawab : "Benar, wahai Rasulullah"

Kemudian Rasulullah berkata : " Itulah bentuk penyembahan kalianterhadap para pendeta kalian "
(Ath-Thabari, jami' al bayan fi ta'wil Al-Quran, X/210; al-Baghawi, Ma'alim at Tanzil, IV/39)

Dari Kajian ayat di atas mari kita hubungkan dgn fakta parlemen di Indonesia.

1. dalam Sistem Demokrasi, wajib ada sebuah lembaga Legislatif yang melakukan Legislasi (membuat buat hukum) yang sama sekali tidak berdasarkan Al Quran tapi berdasarkan Suara Mayoritas.

2. Nah...Aktifitas inilah yang menjadikan demokrasi itu kufur.

3. Riba di legalkan, postitusi di beri lokasi, Miras di lindungi, hukum Uqubat dan Jinayat di kriminalisasi. Yang benar di angap salah, yang salah malah di legalkan.

4. Lalu dimana Tuhan mu itu kawan ? apakah Al Quran itu sekedar bacaan yang haram untuk di jalankan, apakah Al Quran itu hanya boleh ada di masjid masjid tapi haram untuk di terapkan (jadi sebuah konstitusi Negara)?

5. sungguh demokrasi merampas Hak Allah dalam membuat Hukum

So,

#Campakkansistemkufurdemokrasi
#BersamaUmatTegakkanKhilafah
Ingin dapet BC IDEOLOGIS lainnya?
Ikuti pin bb:: 550BC195

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya