HIZBUT TAHRIR ANTI NKRI ?

Oleh -
Mereka berkata : 

" Hizbut tahrir anti NKRI ..!!."

Kami berkata :
" Hizbut Tahrir ingin taat patuh 100 % pada Allah SWT dengan ingin menerapkan seluruh syariat yang telah diturunkan Allah kepada umat Islam  melalui tegaknya daulah Khilafah, negara yang menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara."

Nah sekarang mau bawa kemana ?

Jika ada satu larangan, maka yang perlu kita khawatirkan adalah konsekwensi dari melanggar larangan tersebut. Tentu disini yang harus kita lihat, siapakah yang akan memberi hukuman bagi si pelanggar.
Hizbut Tahrir anti NKRI. Ini sebenarnya bukan tuduhan tepat, karena kami bukan anti NKRI, tapi anti pada sistem yang diterapkan oleh NKRI. Karenanya upaya kami bukanlah menghancurkan NKRI, tapi mengganti sistem yang diterapkan NKRI.

Tuduhan paling pas adalah Hizbut Tahrir anti sistem dan aturan kehidupan yang datangnya dari kafir penjajah, Sekulerisme-Demokrasi-Kapitalisme yang kini diterapkan di NKRI. Ini bukan cuma penolakan hanya karena sentimen keagamaan. Penolakan kami juga dengan penelaahan secara ilmiah dan bukti-bukti yang sudah banyak bertebnaran bahwa sistem ini adalah sistem bobrok, rusak dan merusak. Umat Manusia akan terus semakin jatuh dalam kegelapan jika tetap menerapkan sistem ini.

Namun jika tetap kami dianggap anti NKRI, maka konsekwensi dari pelanggaran ini akan mendapat hukuman dari pemerintah NKRI. Artinya akan dapat hukuman dari manusia. Hukuman disini, maksimal hanyalah hukuman dunia. Maksimal hukuman mati, Ketika si terhukum sudah mati, maka tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan penghukum untuk memperpanjang atau menambah hukuman.

Nah, bagaimana dengan menolak penerapan syariat Islam yang berasal dari Allah SWT untuk diterapkan secara kaaffah ? Konsekwensinya jelas akan mendapat hukuman dari Allah SWT. Artinya, bukan dapat hukuman dari manusia, melainkan dapat hukuman dari Tuhan Pencipta manusia. Tahu hukuman dari Allah ? Di dunia berupa kesulitan, kerusakan dan kegelisahan. Bukankah hukuman di dunia ini juga akan berakhir jika seseorang itu mati ? Ntar dulu. Masih ada hukuman lainnya yaitu hukuman di akhirat. Penolak syariat Islam ini akan dijebloskan ke dalam api neraka. Mereka mendapat siksa yang berat, namun tidak akan pernah bisa mati, sehingga selamanya, tidak terbatas waktunya mereka akan menahan siksa terus menerus, karena Allah SWT mengatakan penduduk neraka karena kekufuran (menolak aturan dari Allah SWT) khalidina fin-nar abada-mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya.

Jadi biarlah kami disebut sebagai anti NKRI, asal kami bukan anti Syariat Islam yang berasal dari Allah SWT. Jikapun kami di aniaya manusia dalam ketaatan kami ini, ini justru akan menambah kemuliaan kami di mata Allah SWT, dan akan semakin memperbesar peluang kami meraih jannah dan terhindar dari api neraka.
Ini jelas jadi perkara antara takut pada manusia atau takut pada Allah SWT. Jadi yang menyatakan NKRI harga mati dan karenanya menolak Syariat yang datangnya dari Allah SWT, tidak usah cemaskan kami. Cemaskanlah diri anda saat berhadapan kelak dengan Hakim Paling Agung, Allah SWT di yaumul hisab.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya