TUNJUKKAN AYAT WAJIBNYA KHILAFAH

Oleh -


Tunjukan kepada kami: mana ayat Al Qur’an yang mewajibkan khilafah?!
***********************************

Ust. Rahmat S Labib memberikan tips untuk menjawabnya:

1. Pertanyaan tsb adalah pertanyaan bodoh. Dan kebodohan itu akan kembali kepada si penanya sendiri.

2. Akan saya jawab dengan pertanyaan. Mana ayat al qur’an yang menunjukkan wajibnya sholat magrib 3 rekaat. Perintah sholat maghrib 3 rekaat terdapat di dalam as Sunnah.

3. Katakan pada si penanya tunjukkan kepada kami mana ayat al qur’an yang menunjukkan larangan memukul kedua orangtua.

Di dalam alqur’an hanya ada larangan FA LAA TAQUL LAHUMA UF, tidak ada FA LAA TADLRIBHUMA. Tapi orang yang tahu Bhs Arab mengerti maksudnya melalui mafhum muwafaqah.

4. Setiap teks perintah sesungguhnya banyak terkandung perintah lain. Dalam tradisi jawa ketika kita bertamu dipersilahkan MONGGO DAHAR / SILAHKAN MAKAN. Si tamu sudah ngerti maksudnya.
Tidak perlu menunggu perintah: Ambil piring dan sendok, Lalu buka magicomnya pakai entong, tuangkan nasi ke piring, ambil lauknya dsb.

5. Maka perintah as sariqu wa assariqatu faqtha’u aidiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Lalu siapa yang memotong ? Negara apa yang sanggup menjalankan sanksi tsb?

Tidak lain adalah negara khilafah. Maka kaidah ushul berbunyi MAA LAA YATIMMU AL WAJIBU ILLA BIHI FAHUWA WAJIB. Fahimtum
(Halqah Ulama Jatim)Top of Form

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya