ENAM BENTUK PENERAPAN SYARI'AH DALAM KHILAFAH

Oleh -


Enam Bentuk Penerapan Syariah dalam Khilafah

HTIPress, Jakarta.Ada enam bentuk penerapan syariah Islam dalam negara khilafah. Hal itu terungkap dalam pemaparan makalah Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia KH Hafidz Abdurrahman dalam Dirasah Syahriah Ammah (DSA): Khilafah Islam yang Mengikuti Metode Kenabian, Sabtu (13/9) di Kantor DPP HTI,Crown Palace, Soepomo, Jaksel.

“Pertama,menerapkan seluruh hukum syara’ kepada kaum Muslim, tanpa kecuali,” ungkapnya di hadapan sekitar seratus pimpinan ponpes dan ustadz se-Jakartadan Depok.

Kedua, non Muslim dibiarkan memeluk apa yang mereka yakini dan mereka sembah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

Ketiga, orang murtad diberlakukan kepadanya hukum murtad, jika mereka murtad. Namun,anak orang Murtad, dan dilahirkan non Muslim, diperlakukan sebagai non Muslim, berdasarkan agama orang tuanya, apakah musyrik atau ahli kitab.

Keempat, non Muslim, dalam urusan makanan, pakaian diperlakukan menurut agamanya, sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh syariah.

Kelima, urusan pernikahan di antara mereka diselesaikan menurut agama mereka. Sedangkan pernikahan antara mereka dengan Muslim diselesaikan dengan hukum Islam.

Keenam, negara menerapkan hukum syara’ yang lain, dan seluruh perkara syar’i, seperti mu’amalah, sanksi hukum, pembuktian, sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, kepada seluruh warga negara. Penerapannya kepada kaum Muslim dan non Muslim sama. Juga diberlakukan kepada mu’ahad (warga negara kufur yang berkunjung ke negara Islam), musta’min (orang yang mendapatkan suaka), dan semua orang yang berada di wilayah kekuasaan negara, sebagaimana individu rakyat.
“Kecuali duta, konsul, dan sejenisnya. Karena mereka mempunyai kekebalan diplomatik,” pungkasnya. [] Joko Prasetyo.

#Yuk Ngaji. Daftar ke www.hizbut-tahrir.or.id/gabung

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya