SIAPA SURIAHKAN SURIAH?

Oleh -


© Doni Riw

"Jangan suriahkan Indonesia" katanya.
Menurut mereka, artinya, jangan jadikan Indonesia sebagai arena perang seperti di Suriah.
Seperti mitos soal laut selatan, masyarakat dihipnotis untuk percaya, bahwa yang akan menjadikan Suriah oerang adalah mereka yang mendakwahkan Syariah & Khilafah.
Sebelum hanyut dalam mitos itu, mari kita simak soal perang di Suriah. Siapa sejatinya suriahkan Suriah?
Jika skripsi saja perlu latar belakang masalah, apa lagi perang Suriah. Tentu kita harus melihat latar belakan politik di baliknya.
Suriah dipimpin oleh Bashar Asaad sejak tahun 2000.
Dia menggantikan bapaknya yang memimpin Suriah sejak tahun 1971.
Kalau sampai sekarang, dinasti itu berarti sudah berkuasa selama 47 tahun.
Seorang warga Suriah bernama Issa Ali Khoder, menuliskan kisah kehidupan Suriah di bawah Assad.
Rezim menerapkan kebijakan "One Party One Leader". Di sekolah, anak-anak dijejali dengan doktrin ini.
Setiap pendirian organisasi massa harus seijin partai penguasa. Jamaah masjid didata. Jurnalis diinterograsi setiap bulannya.
Setiap orang yang beraeberangan pendapat dengan rezim rentan menjadi korban kekerasan. Mereka tak boleh menjadi pegawai negeri.
Sejumlah orang dipenjara karena penggunaan sosial media. Penyedia jasa internet hanya mendapat ijin jika menjadi corong official rezim. Koran-koran cetak memberitakan bahwa rakyat mencintai pemimpinnya, meski kenyataan di lapangan sebaliknya.
Ketika gelombang demonstrasi tiba, mereka para pesertanya distigma sebagai kriminal.
Rezim menciptakan satgas sipil di luar militer berisi para preman. Namanya "Shabiha". Tujuannya, untuk menekan opposan.
Untuk menstigma gerakan anti rezim, Assad mengkaitkan para demonstran dengan ISIS. padahal keduanya adalah entitas berbeda.
Keadaan semakin kacau ketika amerika, eropa, dan rusia turut serta dalam menghabisi massa.
Tak ada perlawanan massa tanpa diawali kediktatoran penguasa. Pelajaran itulah yang kita ambil dari Suriah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya