APA LAGI ALASAN KITA MENOLAK SYARIAH ISLAM?

Oleh -

Satu-satunya sistem kehidupan yang belum pernah diterapkan secara kaffah di Indonesia adalah sistem Islam. Sistem Sosialisme-Komunisme pernah berjaya dimasa awal kemerdekaan Indonesia yakni di masa Orde Lama. Setelah itu,Indonesia berubah haluan ke Ideologi Kapitalisme-liberal dengan berbagai wujudnya.
Hasilnya?sistem ini pun gagal,Indonesia bukan nya bertambah baik,justru bertambah buruk.Secara logika sederhana,masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim akan sangat mudah menerima syariah Islam.Apatah lagi sangat jelas bahwa sistem Islam akan membawa kebaikan.Bukan kah aturan aturan Islam berasal dari Yang Maha Baik,Maha Benar,Maha Adil? Lalu apa yang diberat kan atau ditakuti dari sistem/syariah Islam ini?
Walhasil,tidak ada lagi alasan sebenarnya MENOLAK Syariah Islam,orang kafir sekali pun.maka,hanya orang yang memusuhi Islam dan antek musuh islam lah yang menentang penerapan syariah islam secara kaffah dalam sistem Khilafah.Termasuk didalamnya adalah orang-orang yang selama ini melanggar aturan Islam,apakah para koruptor,bandit, pezina,maling,perampok,penipu, pembunuh,pemerkosa,dan konco- konco nya.

Orang-orang baik,para ulama,tokoh masyarakat,dan siapa pun yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat pasti menerima penerapan syariah Islam tanpa keberatan sedikitpun.Bahkan mereka lah yang berada di garda terdepan demi terwujudnya Islam Rahmatan lil'alamin melalui penerapan Syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. WALLAHU A'alam.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya