SIKAPI ISIS & KHILAFAH SECARA PROPORSIONAL

Oleh -


Jubir HTI: Pemerintah Harus Sikapi ISIS dan Khilafah Secara Proporsional

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menyatakan pemerintah harus proporsional menyikapi ISIS dan khilafah. “Ini yang menurut saya pemerintah harus menyikapinya secara proporsional. Dalam arti bahwa bisa saja pemerintah tidak setuju dengan organisasi yang bernama ISIS tetapi jangan sampai kemudian penolakan terhadap ISIS itu menjadi penolakan terhadap ide khilafah,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Selasa (5/8) melalui ponsel.

Menurutnya, jangan sampai isu pendeklarasian khilafah oleh ISIS dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan monsterisasi terhadap ide khilafah. “Monsterisasi ini menurut saya akan menimbulkan komplikasi, alih-alih akan menyelesaikan masalah ISIS, malah menimbulkan masalah baru karena mengkriminalisasi ide yang bersumber dari ajaran Islam,” tegasnya.

Khilafah Ajaran Islam

Ismail menjelaskan khilafah adalah ide Islam sehingga umat Islam wajib mendukungnya. Khilafah bersumber dari Alquran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dan yang substansi dari ide khilafah itu ukhuwah, syariah dan dakwah. Ukhuwah artinya persatuan umat Islam seluruh dunia. Syariah artinya penerapan syariat Islam secara kaffah. Dakwah artinya menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

“Tiga substansi inilah yang terangkum dalam kata ‘khilafah’ maka tidak ada yang buruk dari ide khilafah karena ini bersumber dari sumber ajaran Islam makanya wajib didukung oleh umat Islam,” ungkapnya.

Khilafah yang Dideklarasikan ISIS tidak Syar’i

Terkait pendeklarasian khilafah oleh ISIS, Ismail juga menyatakan HTI berpendapat sebagaimana pernyataan resmi Amir Hizbut Tahrir Syeikh Atha Abu Rashta. “Deklarasi yang dilakukan ISIS tidak bisa dianggap deklarasi yang absah secara syar’i. Karena dia tidak memenuhi empat kriteria sekaligus!” tegasnya.

Pertama, mestinya kekhilafahan itu memiliki wilayah secara otonom. Sedangkan yang dikuasai oleh ISIS adalah sebagian wilayah Suriah dan sebagian wilayah Irak. Jadi wilayah itu sesungguhnya masih berada di dalam kewenangan Suriah dan Irak. “Mereka menguasai wilayah itu secara militer iya, tetapi belumlah bisa dikatakan menguasai wilayah itu secara otonom,” beber Ismail.

Kedua, keamanannya belum sepenuhnya di tangan kaum Muslimin. Dan ini menunjukkan bahwa mereka belum dapat sepenuhnya mempertahankan wilayah tersebut karena masih harus berhadapan dengan penguasa yang dianggap sah menguasai wilayah itu.

Ketiga, menerapkan syariat Islam secara kaaffaah.

Keempat, khalifahnya sendiri harus memenuhi tujuh syarat pengangkatan khalifah, yaitu: muslim; baligh; laki-laki; merdeka; berakal; mampu dan adil (tidak fasik).

“Karenanya Hizbut Tahrir, tidak mengakui keabsahan deklarasi khilafah oleh ISIS tersebut,” tegasnya. (mediaumat.com, 6/8/2014)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya