Kumpulan Kajian Syar'iyyah Mengkritik Demokrasi:

Oleh -

📦 Inilah Hujjah Wajibnya Menjelaskan Kebatilan Demokrasi (Bag. I): http://bit.ly/2osFZ8b

📦 Akar Masalah Keterpurukan Kaum Muslimin & Kejahatan Kaum Kuffar: http://bit.ly/2GMlLx1

📦 Demokrasi: Alat Penjajahan Barat: http://bit.ly/2FaZyMd

📦 Kesesatan Sekularisme dalam Penjelasan Dr. Samih 'Athif al-Zayn: http://bit.ly/2GMjSjP

📦 Koalisi Pragmatis Pilkada dalam Timbangan Islam: http://bit.ly/2qVSpcE

📦 Peringatan Al-Qur’an Atas Sistem Hukum & Kepemimpinan Jahiliyyah (Tafsir QS. Al-Mâ’idah [5]: 50-51): http://bit.ly/2ERJJcP

📦 Menyibak Bahaya Sistem Demokrasi: Kepemimpinan Kaum Kafir atas Orang-Orang yang Beriman: http://bit.ly/2CoKF7R

📦 Membantah Khurafat: Demokrasi Itu Syura’ dalam Islam: http://bit.ly/2CKuEoq

📦 Ragam & Bahaya Pemikiran Liberal: http://bit.ly/2ERRNeF

📦 Penjelasan Para Ulama Atas Perintah Allah Untuk Menegakkan Islam Totalitas: http://bit.ly/2sXWyxJ

📦 Menghukumi Istilah Demokrasi [Video Kajian RayahTv]: http://bit.ly/2GMOEco

الله المستعان
وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه

Catatan Kaki:
[1] Nuruddin al-Mulla ‘Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H, juz VIII, hlm. 3403.
[2] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustûr aw al-Asbâb al-Mûjibah Lahu, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 44.
[3] Ibrahim bin Musa al-Gharnathi al-Syathibi, al-Muwâfaqât, Dâr Ibn ‘Affân, cet. I, 1417 H, juz I, hlm. 54.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya