ARAB TIDAK BISA DIPISAHKAN DENGAN ISLAM

Oleh -


Oleh: Zakariya al-Bantany

Karena, Islam wahyu Allah ini diturunkan di Jazirah Arab kepada Nabi Muhammad Rasulullah Saw yang notabene beliau adalah orang Arab asli yang diutus untuk seluruh umat manusia dan untuk seluruh alam semesta.

Sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah pun berbahasa Arab.

Khazanah pemikiran Islam pun berbahasa Arab.

Umat Islam pun dalam beribadah khususnya shalat menggunakan bahasa Arab. Karena, bahasa Arab adalah bahasa Umat Islam apapun suku bangsa dan warna kulitnya.

Negara Khilafah Islam yang berkuasa lebih dari 13 abad lamanya sejak Rasulullah Saw mendirikan Daulah Islam pertama di Madinah hingga Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah dan Khilafah Bani Utsmaniyah pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya.

Para Wali Songo yang diutus oleh Khilafah Islam Utsmaniyah ke bumi Nusantara untuk Islamisasi dan mendirikan kesultanan-kesultanan Islam adalah kebanyakan mereka pun merupakan orang Arab.

Bahkan, hampir 40% kosakata bahasa Indonesia yang kita pakai dalam kehidupan sehari-sehari adalah banyak mengadopsi dari kosakata bahasa Arab.

Bahkan kelak di surga pun kita menggunakan bahasa Arab.

Para pejuang kemerdekaan Indonesia pun kebanyakan mereka yang mempelopori diantaranya dari keturunan Arab dalam melawan kafir penjajah.

Jadi, melecehkan Arab sama saja melecehkan Islam dan juga melecehkan sejarah asal-usul jati diri kita sendiri.

Karena, Arab adalah bagian dari Islam dan kharisma Islam akan tampak dengan Arab khususnya bahasa Arab.

Karena itu, Arab tidak bisa dipisahkan dengan Islam dan Islam pun tidak bisa dipisahkan dengan Arab, laksana dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Wallahu a'lam bish shawab. []

#RamadhanBulanPerjuangan
#RamadhanBulanJihad
#RamadhanBulanDakwah
#RamadhanBulanKhilafah
#ReturnTheKhilafah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya