HUKUM DISKON GO-PAY

Oleh -


Oleh : KH Muhammad Shiddiq Al Jawie

Sebelumnya perlu dipahami dulu fakta transaksi customer dengan perusahaan Go-Jek dengan menggunakan aplikasi Go-Pay. Faktanya sebagai berikut:

(1) pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Go-Pay adalah customer dan perusahaan (Go-Jek).

(2) customer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank. Customer hanya memiliki "rekening" dalam aplikasi Go-Jek. Ini mirip dengan deposit e-money.

(3) Customer bertransaksi langsung dengan Go-Jek, dengan cara mendeposit sejumlah dana tertentu di Go-Pay untuk membayar jasa Go-Jek yang akan dimanfaatkannya.

(4) Go-Jek memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna Go-Pay. (lihat: Syarat dan Ketentuan Go-Pay http://www.go-pay.co.id/terms).

Fakta terpenting ialah:
(1) adanya deposit yang dibayarkan oleh customer pada Go-Pay.
(2) adanya penggunaan deposit oleh customer untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, seperti untuk ongkos naik ojek (Go-Jek), dan sebagainya.
(3) adanya diskon yang diterima oleh customer jika pembayaran transaksinya menggunakan Go-Pay. Jika customer membayar cash, yakni tidak menggunakan Go-Pay, tidak mendapat diskon.

Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama Indonesia seputar diskon Go-Pay: Pertama, mengharamkan diskon Go-Pay, seperti Dr Erwandi Tarmidzi. Kedua, membolehkan diskon Go-Pay, seperti Dr Oni Syahroni.

Pendapat yang mengharamkan beralasan, bahwa deposit yang dibayarkan oleh customer itu adalah qardh (pinjaman). Maka dari itu, manfaat yang muncul dari adanya qardh tersebut, yaitu diskon, merupakan riba yang hukumnya haram. (https://erwanditarmizi.com/blog).

Sementara yang membolehkan beralasan bahwa deposit tersebut bukan sebagai qardh, melainkan ujrah (upah jasa) yang dibayarkan di muka. Menurut Dr Oni Syahroni, akad yang ada adalah ljarah Maushufah fi Adz Dzimmah, yaitu suatu akad ijarah (jasa), customer bayar dulu, sedang manfaat (jasa) diterima customer belakangan. (www.portal-islam.id).

Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat yang mengharamkan diskon Go-Pay dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama,
Deposit yang ada tidak dapat disebut sebagai ujrah yang disegerakan, karena akad ijarahnya sendiri yang spesifik belum terjadi, misalnya akad ijarah untuk mengantar customer dari tempat A ke tempat B. Yang ada barulah akad customer membayar sejumlah uang kepada Go-Pay yang disebut deposit.

Kaidah fiqih menyebutkan: idza saqatha al ashlu saqatha al far'u (Jika gugur persoalan pokok, gugur pula persoalan cabangnya. (M. Shidqi Al Burnu, Mausu'ah Al Qawa'id AlFighiyah, 1/271). Berdasarkan kaidah ini, jika akad ijarah-nya sendiri belum terjadi, maka ujrah sebagai konsekuensi akad ijarah tersebut juga belum ada. Maka suatu kekeliruan jika deposit itu disebut ujrah (upah jasa) yang disegerakan, karena akad ijarahnya sendiri belum ada.

Kedua,
Jika deposit itu bukan ujrah yang disegerakan, maka deposit itu lebih tepat disebut qardh, yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan oleh customer kepada Go-jek. Qardh yang menjadi piutang customer di pihak Go-Jek secara syariah boleh ditasharufkan oleh customer sebagai ujrah untuk transaksi jarah dengan pihak Go-Jek. (Khalid Muhammad Turban, Bai'u Ad Dain Ahkaamuhu wa Tathbii- qatuhaa Al Mu'aashirah, hlm.39).

Kesimpulannya, deposit dalam Go-Pay hakikatnya adalah qardh, bukan ujrah yang dibayar di muka. Maka dari  itu, diskon dari adanya deposit Go-Pay tersebut adalah riba yang hukumnya haram.

 Wallahua'lam.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya