Konsep Khilafah Memperbesar NKRI

Oleh -
Pamekasan (beritajatim.com) - Ketua DPD HTI Madura Raya, Achmad Muhlis mengungkapkan gagasan tentang konsep khalifah semata-mata untuk menjadikan tatanan hidup lebih baik.

"Kami cinta NKRI, dan tidak ada yang salah dengan konsep khilafah. Bahkan yang kita lakukan untuk lebih baik, kenapa harus ditakutkan," ungkapnya, saat pers confrence di area Muktamar Tokoh Umat HTI Pamekasan, di Gedung Serbaguna, Jl Kabupaten, Minggu (1/5/2016).

Tidak hanya itu, pihaknya juga menegaskan tidak ingin sejengkal tanah kedaulatan lepas dari pangkuan ibu pertiwi. "Justru itu perlu adanya kesamaan dalam hal ini, yakni tentang aqidah Islam. Justru kita bermaksud untuk memperbesar NKRI," tegasnya.

Sebagai bagian dari bentuk keimanan yang dianutnya, mereka berusaha mencontoh pimpinan umat (Muhammad SAW) yang dinilai mampu mempersatukan jazirah Arab. "Barangkali ada yang merasa khawatir, padahal kami tidak akan merusak tatanan kenegaran," jelasnya.

"Kalau bukan kita yang beriman, lantas siapa lagi yang akan menegakkan ini (khalifah). Jadi kami mengimbau kepada kaum muslimin, mari kita bahu membahu dan jangan termakan hasutan," ajaknya.
Lebih lanjut ditegaskan, untuk mewujudkan itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya muslim Indonesia. "Yang paling esensial, mari kita menerapkan syariat Islam. Bagi muslim tentu tidak akan menolak," tegasnya. [pin/but]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

PENCABUTAN STATUS BHP HTI BANYAK CACATNYA

Oleh -
Mediaumat.news –   Berdasarkan pisau bedah analisis ahli dari pemerintah, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam Ahmad Khozinudin menilai secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. “Namun, untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat,” ujarnya kepada  mediaumat.news  usai mengikuti persidangan gugatan HTI melawan Kemenkumham, Kamis (29/3) di Pengadilan Tatat Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Menurut Ahmad, dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak
Baca selengkapnya