HUKUM TITIP JUAL (KONSINYASI)

Oleh -
Tanya:
Ustadz, saya punya toko busana Muslim. Saya mengajak kepada para desainer Muslim untuk jualan baju di toko saya. Saya menetapkan ketentuan, untuk setiap pakaian yang terjual di toko saya, maka toko saya mendapat 20 persen (dari harga jual). Apakah akad seperti ini boleh? (Murni, Sleman).
Jawab:
Akad yang ditanyakan di atas lazim disebut dengan istilah titip jual atau konsinyasi, yaitu menjual suatu barang dengan cara menetapkan barang tersebut tersebut kepada pihak lain (pemilik toko dsb) dengan memberikan komisi kepada pemilik toko. Untuk penentuan komisi, biasanya pihak pemilik toko akan menjual barang dengan harga di atas harga yang ditentukan oleh pemilik barang.
Hukum titip jual atau konsinyasi secara syariah adalah boleh, karena termasuk dalam akad samsarah (perantaraan jual beli) yang telah dibolehkan dalam syariah Islam. Samsarah (brokerage) didefinisikan sebagai suatu profesi (pekerjaan) di mana pelakunya menjadi perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pelaku samsarah disebut simsar, yaitu perantara antara penjual dan pembeli. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqaha`, hlm. 191).
Samsarah merupakan pekerjaan yang halal menurut syariah Islam. Dalilnya hadits Nabi SAW yang men-taqrir (menyetujui) samsarah pada masa Nabi SAW. Diriwayatkan dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani ra, bahwa dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami samaasirah (para simsar/makelar). Keluarlah Rasulullah SAW kepada kami, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda,’Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah.” (HR Abu Dawud no 3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad dalam Al Musnad, IV/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140, dan 2141).
Imam Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan hadits di atas dengan mengatakan, ”Berdasarkan taqrir (persetujuan) dari Nabi SAW terhadap pekerjaan samaasirah (para simsar/makelar), juga dari sabda beliau yang berbunyi,’Wahai golongan para pedagang’ (Arab : yaa ma’syar al tujjaar), jelaslah bahwa samsarah itu hukumnya boleh dan termasuk dalam perdagangan (al tijarah). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, II/309).
Adapun terkait dengan komisi, syariah Islam mewajibkan besarnya komisi haruslah jelas (ma’lum), meskipun cara penetapan besarnya komisi boleh dengan bermacam-macam cara, selama cara itu sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Besarnya komisi/upah boleh ditetapkan dengan berbagai cara antara lain : (1) berupa jumlah uang tertentu, misalnya Rp 10.000 untuk setiap unit barang yang terjual; (2) berupa persentase dari laba, misalnya 50 persen dari laba harga barang yang terjual; (3) berupa persentase dari harga barang, misalnya 10 persen dari harga barang yang terjual; (4) berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual, (5) atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan. (Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fi Al Islam, hlm. 226, Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310).
Berdasarkan penjelasan di atas, boleh saja dalam akad titip jual disepakati bahwa pemilik toko menjual barang dengan harga di atas harga yang ditentukan oleh pemilik barang, sebagaimana lazimnya dalam akad titip jual. Namun itu bukan satu-satunya cara penentuan komisi yang dibolehkan, karena boleh juga disepakati bahwa komisi bagi pemilik toko adalah sekian persen dari harga barang yang terjual. Wallahu a’lam.[]KH. M. Shiddiq al Jawi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

HTI: ISIS TAK PENUHI KRITERIA SYARIAT DIRIKAN KHILAFAH

Oleh -
Gambar
HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariat Dirikan Khilafah Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi tidak memenuhi kriteria syariat untuk mendeklarasikan dan mendirikan kekhalifahan Islam. Menurut Ismail, ada empat kriteria syariat untuk mendirikan khilafah Islam. Pertama , khilafah Islam harus terlebih dahulu menguasai satu wilayah otonom, dan bukan berada di bawah sebuah negara. Dan kini ISIS, sebagian ada di Irak dan sebagian ada di Suriah. Kedua , lanjut Ismail, keamanan ISIS tidak sepenuhnya berada di tangah muslim. Keamanan ISIS, sebagian berada di pemerintahan Irak dan sebagaian ada di Suriah. Ketiga , kata Ismail lagi, ISIS terlihat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna atau kaffah. Misalnya, ISIS tak pernah menawarkan sistem politik, ekonomi, dan lain-lain. Keempat , masih kata Ismail, pengangkatan pemimpin ISIS
Baca selengkapnya