MENGIBARKAN BENDERA TAUHID, BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Oleh -


_"Di media sosial, beredar foto siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) mengibarkan bendera bertuliskan tauhid di sekolah. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, melakukan investigasi"_

Menanggapi hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:
Pertama, bahwa tidak ada putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang melarang mencetak, mengedarkan dan mengibarkan bendera tauhid berlafadz kan "laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah ";

Kedua, bahwa tindakan mencetak, mengedarkan dan mengibarkan bendera tauhid berlafadz kan "laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah" bukan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak ada delik pidana atas hal tersebut;

Ketiga, bahwa terkait tindakan Menag atas dasar apa dan untuk apa melakukan investigasi terhadap siswa yang mengibarkan bendera tauhid? dan/atau patut diduga ada motif dan kepentingan politik tertentu? Hal ini lah yang harus diklarifikasi oleh Menag agar tindakan Menang tidak dinilai oleh masyarakat sebagai anti Islam dan tidak merugikan simbol Islam;

Keempat, bahwa semestinya Menag melindungi dan menjamin ajaran, dakwah Islam dan simbol-simbol Islam dari upaya potensi dugaan kriminalisasi;

Kelima, bahwa bagi setiap orang yang berusaha melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap Bendera Tauhid milik orang lain tanpa hak, maka terancam pidana 9 (sembilan) tahun penjara sebagaimana pasal 368 KUHP dan termasuk tindakan persekusi terhadap orang yang mengibarkan bendera tauhid adalah perbuatan melanggar hukum;

Keenam, bahwa bagi masyarakat yang dipanggil dan/atau diperiksa terkait pengibaran bendera tauhid, masyarakat tidak perlu takut karena *mengibarkan bendera tauhid BUKAN PERBUATAN PIDANA.*
Demikian pernyataan saya sampaikan.
Oleh: Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan sekjen LBH PELITA UMAT)

Wallahu alam bishawab
Sumber: chandrapurnairawan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Memisahkan Tamu Pria dan Wanita Dalam Walimah

Oleh -
Gambar
Tanya : Ustadz, mohon diberi pencerahan secara detail dalil mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan agar saya bisa menjelaskan kepada orang tua . (Rahadian Rihadi, bumi Allah). Jawab : Pemisahan ( infishal ) tamu pria dan wanita dalam walimah wajib hukumnya menurut syariah Islam. Dengan kata lain, dalam walimah haram hukumnya terjadi ikhtilat ( campur baur pria wanita), yakni adanya pertemuan ( ijtima’ ) dan interaksi antara pria dan wanita di satu tempat. (Sa’id Al Qahthani, Al Ikhtilath Baina Ar Rijal wa An Nisaa` , hlm. 7) Wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam walimah didasarkan pada dua  alasan, yaitu ; Pertama , adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos-kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempa
Baca selengkapnya

MEMBANGUN KELUARGA IDEOLOGIS

Oleh -
Membangun Keluarga Ideologis Oleh: Nurfaizah dan Najmah  Musuh-musuh Islam memang tidak menghendaki kaum Muslim berpegang teguh pada Islam secara utuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam terhadap upaya kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam. Mereka berusaha keras untuk memisahkan kaum Muslim dari syariat Islam. Mereka terus berupaya mengaburkan syariat Islam dan mengikis sedikit demi sedikit syariat Islam dari kehidupan kaum Muslim. Ternyata usaha mereka berhasil. Sedikit demi sedikit syariat Islam ditinggalkan oleh umatnya sehingga yang tersisa hanyalah aturan yang terkait dengan ibadah ritual dan keluarga.  Namun, tidak berhenti sampai di sana,  mereka pun terus berupaya untuk merusak hukum-hukum keluarga dalam rangka merusak tatanan kehidupan keluarga Muslim yang masih tersisa. Berawal dari Feminisme   Munculnya feminisme tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan Barat menuntut kebebasannya. Karena pada abad Pertengahan
Baca selengkapnya

HTI: ISIS TAK PENUHI KRITERIA SYARIAT DIRIKAN KHILAFAH

Oleh -
Gambar
HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariat Dirikan Khilafah Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi tidak memenuhi kriteria syariat untuk mendeklarasikan dan mendirikan kekhalifahan Islam. Menurut Ismail, ada empat kriteria syariat untuk mendirikan khilafah Islam. Pertama , khilafah Islam harus terlebih dahulu menguasai satu wilayah otonom, dan bukan berada di bawah sebuah negara. Dan kini ISIS, sebagian ada di Irak dan sebagian ada di Suriah. Kedua , lanjut Ismail, keamanan ISIS tidak sepenuhnya berada di tangah muslim. Keamanan ISIS, sebagian berada di pemerintahan Irak dan sebagaian ada di Suriah. Ketiga , kata Ismail lagi, ISIS terlihat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna atau kaffah. Misalnya, ISIS tak pernah menawarkan sistem politik, ekonomi, dan lain-lain. Keempat , masih kata Ismail, pengangkatan pemimpin ISIS
Baca selengkapnya